DEKANDIDAT.ID – Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiarjo menduga, ada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta di tubuh Polri yang takut menghadapi gembong mafia tanah, sehingga sampai saat ini mereka tidak berani menjalankan perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah.
Budi menegaskan, dugaan tersebut berdasarkan fakta, bahwa banyak laporan korban perampasan tanah tidak ditindaklanjuti. Padahal bukti-bukti perampasan yang dilakukan oleh pihak terlapor sangat kuat.
“Apakah karena yang dilaporkan korban perampasan tanah adalah konglomerat, sehingga perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah berserta bekingnya tidak jalan? sampai saat ini belum ada beking mafia tanah yang ditangkap. Yang terjadi justru laporan kasus perampasan tanah di Cengkareng dengan lima kontainer di atas tanah tersebut di-SP3 oleh Polri,” tukas Budi, Rabu (15/12).
Budi yang ikut tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Akhir Tahun, Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah, Selasa (14/12) kemarin, menilai kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Tanah bersama Kepolisian tidak berjalan efektif, mereka tak menjalankan perintah Presiden.
Karenanya FKMTI mengusulkan segera dibentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah yang independen. Caranya dengan mengadu data proses kepemilikan tanah secara terbuka.
“Karena sudah ada bukti materi keterlibatan gembong namun tdk ditindak malah di SP3 FKMTI siap adu data secara terbuka oleh independen (di universitas melibatkan mahasiswa). Korban sudah tidak percaya kepada oknum penegak hukum dan oknum ATR BPN untuk memberantas mafia tanah,” tandasnya
Sebelumnya Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Basarah yang tampil sebagai pembicara utama dalam seminar yang sama menjelaskan, masalah kejahatan atas tanah adalah masalah yang akan terus aktual dan dapat menimpa siapa dan di mana saja. Karena itu diperlukan hadirnya peran negara untuk mengatasinya.
“Mengingat negara dibentuk dikarenakan manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, maka diperlukan kehadiran negara yang kuat untuk menegakkan ketertiban tata kelola tanah. Jangan sampai negara kalah oleh mafia tanah,” tandasnya mengingatkan.
Ahmad Basarah menambahkan, topik mafia tanah ini penting dan aktual karena tanah adalah medan sengketa yang berpotensi akan terus terjadi di masa depan. Mengapa? Karena laju pertambahan tanah cenderung stagnan sementara laju pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu, benturan kepentingan dalam lalu lintas kehidupan manusia terhadap tanah sulit untuk dihindari.
