DEKANDIDAT.ID – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sangat yakin Presiden RI ke-7, Jokowi, bakal memenangkan persidangan soal tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Roy Suryo Cs. Hal demikian dilontakan Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, Rabu (30/7) siang, di Rawamangun, Jakarta.
“LSI sangat yakin, Jokowi bakal memenangkan persidangan. LSI menyarankan, jika telah dinyatakan menang di pengadilan, sebagai seorang negarawan, Jokowi sebaiknya mengambil langkah bijak dengan tidak memenjarakan Roy Suryo Cs,” ujar Sopa.
Berdasarkan survei terkini LSI Denny JA, 74,6 persen publik menyatakan tidak percaya terhadap isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo. Hanya 12,2 persen yang percaya dengan narasi tersebut, sementara sisanya (13,2 persen) memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Survei dilakukan pada 28 Mei–12 Juni 2025, melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error ±2,9 persen.
Ardian Sopa yang juga menjabat sebagai Direktur SIGI-LSI Denny JA, mengatakan, narasi yang beredar luas melalui media sosial, talkshow, hingga podcast ternyata tidak cukup kuat untuk menggoyahkan persepsi mayoritas publik. “Secara umum, masyarakat lebih percaya pada rekam jejak dan proses hukum yang telah dilalui Presiden Jokowi selama lebih dari satu dekade menjabat,” ungkap Ardian.
Ardian menambahkan, temuan menarik lainnya adalah bahwa ketidakpercayaan terhadap isu ijazah palsu ini merata di berbagai segmen demografi. LSI menemukan mulai dari warga berpendidikan rendah hingga kalangan terpelajar, dari desa maupun kota, serta lintas generasi dan afiliasi politik.
Bahkan pada kelompok berpendidikan rendah (tamat SD ke bawah), ketidakpercayaan terhadap isu ini mencapai 81,5 persen, sementara di kalangan ekonomi mapan mencapai 67,6 persen.
Dari segi afiliasi politik, konstituen partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PDIP, dan PKB menunjukkan tingkat ketidakpercayaan lebih dari 80 persen terhadap isu tersebut. Bahkan, di kalangan pemilih Anies Baswedan, yang memiliki keraguan tertinggi sebanyak 51,7 persen, tetap tidak percaya pada isu ini.
Meski mayoritas publik menolak isu ini, LSI menemukan bahwa 22,6 persen responden mengaku kepercayaannya terhadap Jokowi sedikit banyak terpengaruh. “Ini menunjukkan bahwa isu ini tetap punya daya rusak psikologis meskipun secara faktual lemah. Ada dampak simbolik, terutama di kalangan kelas menengah dan terpelajar,” jelasnya.
Segmen yang paling terpengaruh mencakup warga berpendidikan tinggi (D3 ke atas) sebesar 35,1 persen, serta kelompok usia Gen Z dan pengguna media sosial X (dulu Twitter) dengan tingkat pengaruh lebih tinggi dibanding platform lain.
LSI mencatat tiga alasan utama mengapa isu ini tak berpengaruh signifikan, pertama kuatnya rekam jejak Jokowi, dari wali kota hingga dua periode presiden, yang membuat publik percaya bahwa proses administratif seperti verifikasi ijazah sudah dilalui secara legal.
Kedua, klarifikasi resmi dari institusi kredibel, seperti UGM, Bareskrim Polri, dan KPU yang menyatakan ijazah Jokowi sah. Sementara ketiga, kesadaran publik bahwa isu ini bermuatan politik, terutama pasca kemenangan Gibran sebagai wapres. “Sebanyak 64,2 persen responden menilai isu ini hanyalah manuver politik untuk delegitimasi.”
Ardian menekankan bahwa dalam konteks komunikasi politik, isu ini gagal membentuk konsensus nasional. “Mayoritas publik sudah memilah antara opini politik dengan fakta hukum. Jadi dalam jangka panjang, isu ini tidak mencederai legitimasi Jokowi sebagai figur politik nasional,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kelompok minoritas yang terpengaruh tetap perlu diperhatikan, karena bisa menjadi alat mobilisasi opini dalam kontestasi politik ke depan.
Isu Liar
Diakuinya, kasus tudingan ijazah palsu yang dialamtkan ke Jokowi telah menjadi isu liar. Bahkan Jokowi sempat menuding Partai Biru sebagai dalang isu ijazah palsu. Partai Demokrat yang mempunyai bendera berwarna biru pun, langsung memberikan tanggapan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan tidak ada kaitan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ibas mengatakan narasi yang menuding Demokrat sebagai partai biru mendalangi isu itu adalah fitnah keji dan berpotensi menyesatkan publik.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” kata Ibas dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (29/7).
Ibas mengatakan Demokrat tidak ada kaitan dengan isu ijazah palsu. Waketum Partai Demokrat ini menegaskan Roy Suryo sebagai pihak yang tak percaya keaslian ijazah Jokowi bukanlah kadernya sejak 2019.
“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” lanjutnya.
