DEKANDIDAT.ID – LSI Denny JA menyayangkan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain tidak populer dan mendapat sentimen negatif, kebijakan ini bisa memicu kemarahan publik. Demikian hasil survei terkini LSI yang dilansir Rabu (15/1) siang, di Jakarta.
“Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo di awal pemerintahannya, sangat tidak populer dan mendapat sentimen negatif dari publik sebesar 76,3%. Wacana Pilkada dipilih melalui DPRD juga bisa memicu kemarahan publik,” ujar Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfarabi.
Adjie memaparkan, LSI mengumpulkan seluruh percakapan di media digital ataupun sosial. Dia menyebutkan ada 1.898 percakapan yang membicarakan wacana pemilu kepala daerah dipilih oleh DPRD karena alasan efisiensi biaya.
“Percakapannya terkait dengan isu kepala daerah dipilih oleh DPRD ini ada kurang lebih sekitar 1.898 percakapan yang terjadi terkait dengan isu ini,” jelasnya.
Dari total percakapan itu, 76,3% publik merespons negatif usulan kepala daerah dipilih DPRD. Sementara 23,7% publik lainnya merespons positif.
“Ternyata memang ada 76,3% publik cenderung negatif merespons isu kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ujarnya.
“Yang positif hanya 23,7%, jadi memang mayoritas mereka dari hasil riset kita percakapan di media digital dan media sosial, itu memang negatif merespons isu bahwa kepala daerah dipilih DPRD,” imbuhnya.
“Agar sebangun dengan aturan pilpres yang baru, aturan pilkada harus pula diubah. Bukan kepala daerah dipilih oleh DPRD, tapi sebagaimana pilpres, pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, dan setiap partai politik dibolehkan mengajukan calon kepala daerah,” tegas Adjie.
Sementara itu, mayoritas percakapan publik di media digital menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Sentimen positif itu muncul karena masyarakat menilai putusan MK tersebut memberikan ruang yang lebih besar untuk menampung berbagai aspirasi politik.
Analisis penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari platform digital (X, Tiktok, dan Facebook), media online, forum diskusi, dan podcast. Periode analisis dilakukan pada 2–7 Januari 2025, atau setelah MK mengeluarkan putusan penghapusan ambang batas.
Peneliti LSI Denny JA, Adji Alfaraby, mengungkapkan, percakapan terkait presidential threshold terjadi di berbagai kanal digital, yakni Twitter (336 percakapan), portal berita online (4.931), video (1.120), situs web (116), Tiktok (296), dan Facebook (197). Percapakan juga muncul di blogs (77), podcast (4), dan forum digital (2).
Survei LSI menggunakan LSI internet yang merupakan alat analisis untuk menggali opini publik di media sosial (medsos). Analisis dilakukan pada 2-7 Januari dengan sumber data dari media sosial, online, hingga forum diskusi dan podcast.