DEKANDIDAT.ID – PPKM Darurat akan menjadi ujian bagi pemerintah. Demikian dikatakan Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, Minggu (4/7).
“PPKM Darurat yang diberlakukan 3-20 Juli akan menjadi ujian bagi pemerintah. Bukan hanya soal bagaimana mengurangi jumlah mereka yang terpapar, atau jumlah kematian. Namun juga soal konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Jika pemerintah tidak konsisten atau longgar dalam menegakan aturan maka bisa menurunkan kredibilitas dan trust publik terhadap pemerintah,” jelasnnya.
Dia menambahkan, kredibilitas dan trust publik terhadap pemerintah sangat penting dalam rangka keberhasilan sebuah kebijakan. Saat pandemi seperti sekarang, kredibilitas dan trust publik justru makin tinggi kebutuhannya.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat merupakan pertaruhan semua komponen bangsa untuk mengakhiri pandemi COVID-19.
Nurhadi dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah mulai menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021.
“(Mengakhiri pandemi) atau setidak-tidaknya menekan atau mengurangi lonjakan kasus,” kata Nurhadi, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengajak semua kalangan mendukung kebijakan PPKM darurat. Sebab, dia memperkirakan ekonomi akan kontraksi jika PPKM darurat tidak berhasil.
“Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapapun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan berdoa,” kata Nurhadi.
Nurhadi mengatakan, upaya mengakhiri pandemi harus terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan, menurut dia, psikologi masyarakat harus dijaga.
“Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini,” ucapnya.
Nurhadi juga mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan COVID-19. Pernyataan ini merespon mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia serba salah.
STOP SALING MENYALAHKAN
“Setop saling menyalahkan,” katanya.
Dia menjelaskan, Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien COVID-19. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi.
“DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan,” kata Nurhadi.